JENTERANEWS.com —Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Sukabumi menggelar pertemuan penting yang menandai langkah serius dalam pembenahan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan percepatan penanganan stunting.
Acara yang dirangkaikan dengan bakti sosial dan pelantikan Ketua TP-PKK Kecamatan Baros, Fina Amalia, ini berlangsung di Gedung TP-PKK Kota Sukabumi pada Jumat (28/11/2025), dihadiri perwakilan enam kecamatan, yaitu Lembursitu, Baros, Cibeureum, Gunungpuyuh, Cikole, dan Citamiang.
Bansos Salah Sasaran: Wajib Data Ulang
Dalam sambutan utamanya, Ketua TP-PKK Kota Sukabumi, Ranty Rachmatillah, menayangkan video yang menggambarkan polemik penyaluran bansos di lapangan.
“Video ini menggambarkan bahwa masih banyak bansos yang tidak tepat sasaran. Pendataan ulang itu wajib,” tegas Ranty.
Ia menekankan bahwa revitalisasi peran PKK dan Posyandu adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Revitalisasi diartikan sebagai penguatan kembali peran vital kedua lembaga ini sebagai mitra langsung kelurahan yang paling mengetahui kondisi masyarakat di akar rumput.
“Kita harus memperkecil persoalan bansos yang salah sasaran. Karena itu, kita harus bantu mereka (RT/RW) dengan data yang valid,” ujarnya.
Stunting dan Validasi Data: Fokus Utama 2026
Ranty Rachmatillah secara tegas mengaitkan persoalan bansos yang salah sasaran dengan isu besar stunting. Menurutnya, akurasi data adalah titik awal intervensi yang efektif.
Untuk tahun 2026, PKK memfokuskan langkah pada tiga hal krusial:
-
Memastikan informasi yang valid.
-
Menggunakan data terbaru untuk keputusan yang tepat.
-
Melakukan tindakan cepat dan terukur.
“Ketika data stunting akurat dan ter-update, intervensi bisa lebih efektif,” jelas Ranty. Ia menambahkan bahwa kader PKK memiliki peran strategis sebagai pengumpul, validator data, pelopor edukasi, dan penyampai informasi.
“Jika informasi benar dan eksekusi cepat, kita bisa selamatkan Kota Sukabumi dari stunting. Hayu urang gerak babarengan.”
— Ranty Rachmatillah, Ketua TP-PKK Kota Sukabumi
Manfaatkan Media Sosial untuk Pelayanan Publik
Sementara itu, Ketua Pokja I TP-PKK Kota Sukabumi, Kia Florita, memberikan perspektif tambahan mengenai peran media sosial dalam mengungkap dan menyelesaikan polemik bansos. Ia mencontohkan kasus seorang nenek yang akhirnya mendapat tempat tinggal layak setelah laporannya viral di media sosial.
“Pelaporan masyarakat kini lebih mudah dan dapat langsung ditindak,” ungkap Kia.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu menandai akun Wali Kota, Wakil Wali Kota, maupun TP-PKK pada laporan-laporan penting. Menurutnya, keterbukaan informasi ini bukan untuk mencari popularitas, melainkan untuk memastikan kerja-kerja pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan sosial secara simbolis. Momen ini menjadi penegasan komitmen TP-PKK Kota Sukabumi untuk terus berkolaborasi, memperkuat pendataan, dan memastikan eksekusi program yang cepat serta tepat sasaran. (*)
Editor : Mia
