Menu

Mode Gelap

Kabar Daerah · 21 Mei 2024 20:40 WIB

“Kunjungan Tim TPPS Jawa Barat: Wabup Soroti Pentingnya Penanggulangan Stunting dengan Serius”


					kunjungan Tim Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) dari Jawa Barat ke Pendopo, Sukabumi, pada tanggal 21 Mei 2024 Perbesar

kunjungan Tim Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) dari Jawa Barat ke Pendopo, Sukabumi, pada tanggal 21 Mei 2024

JENTERANEWS.com Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri menerima kedatangan Tim Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penanganan Stunting (TPPS)/Satgas BKKBN Jawa Barat ke Pendopo, Selasa, 21 Mei 2024.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk menekan dan mencegah stunting baru. Satgas TPPS Jawa Barat Agus Romdoni menyatakan bahwa kedatangannya ke Sukabumi adalah untuk menilai upaya pemerintah setempat dalam penanganan stunting, terutama dari segi inovasi yang dilakukan. “Kami datang ke Sukabumi untuk memeriksa berbagai upaya serta langkah yang dilakukan dalam penanganan stunting,” ujarnya. Jika memungkinkan, inovasi terbaik di Kabupaten Sukabumi bahkan dapat ditiru dan diaplikasikan di daerah lain dalam penanganan stunting.

“Inovasi-inovasi terbaik diharapkan dapat direplikasi oleh daerah lain,” ucapnya. Terlebih lagi, perlunya percepatan penurunan angka stunting, hal itu untuk mewujudkan prevalensi stunting nasional 14 persen pada tahun 2024 ini. “Maka dari itu, kami meninjau berbagai tindakan dan inovasi di daerah dalam penanganan stunting,” katanya. Sementara itu, H. Iyos mengungkapkan bahwa berbagai kebijakan dan inovasi telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023. Sebagai hasil dari semua itu, angka stunting di Kabupaten tersebut sedikit mengalami penurunan.

“Penurunan stunting membutuhkan perhatian serius dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Pada tahun 2023, kami telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperkuat program penanganan stunting,” katanya. Dengan dukungan dari semua pihak, H. Iyos berharap angka stunting di Kabupaten Sukabumi dapat turun secara signifikan. “Semoga kemajuan ke depan akan semakin baik dan angka stunting terus menurun,” tandasnya.

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Anggota DPRD Sukabumi H. Loka Tresnajaya Apresiasi Purna Tugas Camat Cicurug dalam Momentum Halal Bihalal

30 April 2026 - 18:36 WIB

Suasana hangat saat penyampaian sambutan dalam acara Halal Bihalal sekaligus Pengantar Purna Tugas Camat Cicurug, Judi Budimansjah, S.IP., A.Kp., di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Kamis (30/4/2026). Acara ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus pemberian penghormatan atas dedikasi pengabdian beliau di wilayah tersebut.

Susun Baseline RP3KP, Pemkab Sukabumi Targetkan Penataan Kawasan Kumuh Tuntas 2027

22 April 2026 - 18:30 WIB

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman (tengah), didampingi pejabat terkait dari Dinas Perkim saat memberikan pengarahan dalam rapat pembahasan Baseline Dokumen Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Kawasan Pemukiman (RP3KP) di Pendopo Sukabumi. Pertemuan ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak guna menghasilkan dokumen yang komprehensif bagi pembangunan daerah.

164 Ribu Peserta PBI JK Dinonaktifkan, Pemkab Sukabumi Berpacu Validasi Data Jelang Tenggat Akhir April

16 April 2026 - 10:30 WIB

BPJS Kesehatan Resmi Luncurkan 8 Program “Quick Wins

15 April 2026 - 19:39 WIB

KICK OFF QUICK WINS BPJS KESEHATAN - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, saat memberikan sambutan pada acara Peluncuran PANDAWA 24 Jam dan Kick Off Quick Wins Direksi periode 2026–2031 di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Rabu.

Kemenkes Klarifikasi Surat Peralihan Status Non-ASN: Murni Pendataan, Bukan Pengangkatan CPNS Otomatis

10 April 2026 - 08:56 WIB

dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI. Dalam penjelasan resminya melalui video, dr. Azhar memberikan klarifikasi tegas mengenai surat yang beredar terkait peralihan status pegawai Non-ASN menjadi CPNS. Beliau menekankan bahwa langkah tersebut murni merupakan pendataan dan inventarisasi internal untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kesehatan di RS Vertikal Kemenkes, bukan pengangkatan otomatis menjadi CPNS. Seluruh proses pengadaan CPNS akan tetap mengikuti aturan resmi nasional melalui KemenPANRB dan BKN. (Foto: Dok. Kemenkes)

Akibat Hujan Deras Berdurasi Lama, Satu Rumah di Parakansalak Sukabumi Ambruk

6 April 2026 - 21:29 WIB

Trending di Kabar Daerah