JENTERANEWS.com — Pemerintah kembali menunjukkan keseriusan dalam mengawal pelaksanaan Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Lima hari berselang dari rapat koordinasi terbatas sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, perwakilan Badan Komunikasi Pemerintah, dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), kembali menggelar pertemuan penting di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan tersebut berfokus pada penyusunan langkah strategis dan teknis untuk memastikan program MBG berjalan aman, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembahasan inti mencakup penguatan koordinasi, tata kelola, jaminan keamanan pangan, dan efektivitas distribusi di lapangan.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan program MBG dilaksanakan secara terarah, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Sejalan dengan janji sebelumnya, Kemenkes, BPOM, dan BGN akan menjadi pilar utama dalam sistem sertifikasi terpadu. Sistem ini bertujuan menjamin makanan bergizi yang didistribusikan aman dan sesuai standar.
Peran Kemenkes ditekankan pada pengawasan berlapis melalui standardisasi pelaporan, sertifikasi keamanan pangan, dan pengawasan mutu.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyambut baik sinergi ini, menegaskan kesiapan lembaganya mendukung program melalui penguatan sistem keamanan pangan nasional. “MBG merupakan suatu program penting, dan kehadiran 3 lembaga [BGN, Kemenkes, dan BPOM] adalah suatu keharusan,” tegas Taruna Ikrar.
Taruna Ikrar juga menyoroti peran strategis MBG dalam menyongsong bonus demografi Indonesia. Menurutnya, potensi bonus demografi hanya akan maksimal jika pemerintah memperhatikan tumbuh kembang dan kesehatan penduduk, terutama anak-anak. “Di sinilah MBG berperan,” tuturnya, seraya menggarisbawahi pentingnya dukungan dan masukan dari semua pihak agar program berjalan optimal.
Untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif, rapat ini turut mengundang perwakilan dari masyarakat dan praktisi ahli. Hadir sebagai peserta antara lain perwakilan Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Risk Communication and Community Engagement (RCCE) Working Group, Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak, serta praktisi gizi Rita Ramayulis dan Co-Founder & CEO Tentang Anak, Mesty Ariotedjo.
Rita Ramayulis sepakat bahwa program ini sangat baik, menekankan bahwa “Pemberian makanan bergizi sangat dibutuhkan oleh sumber daya manusia.” Ia menilai, adanya penolakan dari sebagian masyarakat kemungkinan besar disebabkan kurangnya informasi dan edukasi. Oleh karena itu, ia mendorong agar komunikasi publik yang serentak dan berkelanjutan diperkuat, menargetkan anak-anak, orang tua, pihak sekolah, penyedia, media, dan influencer mengenai pentingnya MBG.
Sementara itu, perwakilan Sahabat Gizi menyampaikan sejumlah rekomendasi praktis untuk perbaikan pelaksanaan MBG. Hal-hal yang perlu diperhatikan mencakup perbaikan sumber daya manusia di lapangan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi beserta tindak lanjutnya, rasio ahli gizi, serta pelatihan keamanan pangan.
Di akhir pertemuan, Menkes menyampaikan apresiasi atas segala masukan dan dukungan yang telah diberikan. Pertemuan ini tidak hanya menunjukkan komitmen kuat pemerintah, tetapi juga kesediaan masyarakat dan pihak terkait untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan program.
Kolaborasi erat antara Kemenkes, BPOM, BGN, Badan Komunikasi Pemerintah, dan berbagai pihak non-pemerintah diharapkan menjadi dasar yang kokoh bagi keberhasilan MBG. Sinergi lintas pihak ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh asupan bergizi yang aman, sehat, dan berkualitas, menjadikannya salah satu pilar utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.(*)
