Menu

Mode Gelap

Kabar Daerah · 3 Jun 2024 11:50 WIB

Revisi UU Polri: Polisi Diberi Kewenangan Blokir dan Batasi Internet Demi Keamanan Publik


					RUU Polri kini jadi perbincangan: terkait kewenangan polisi secara signifikan salah satunya kewenangan memblokir dan membatasi akses internet Perbesar

RUU Polri kini jadi perbincangan: terkait kewenangan polisi secara signifikan salah satunya kewenangan memblokir dan membatasi akses internet

JENTERANEWS.com Di tengah penundaan RUU Penyiaran, muncul RUU Polri yang memicu perbincangan sengit di dunia maya.

RUU Polri ini menghadirkan perubahan signifikan, terutama di Pasal 6 dan Pasal 14, yang memperluas kewenangan Polri dalam mengawasi ranah cyber, seperti yang dilaporkan oleh akun X Remotivi.

Di Pasal 6, disebutkan bahwa peran kepolisian kini meliputi pengawasan teritorial, termasuk ranah cyber.

Sementara itu, Pasal 14 menyoroti bahwa Polri dapat melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengamanan ranah cyber, termasuk melakukan pemblokiran, pemutusan, atau penundaan akses internet untuk keamanan dalam negeri.

Baca Juga:   Polri Berbagi, Polisi di Sukabumi Bagi-bagi Takjil

Kegiatan ini harus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta penyelenggara jasa telekomunikasi.

Pemerintah menyatakan bahwa tujuan dari perubahan ini adalah untuk memperkuat keamanan siber di Indonesia, mengingat meningkatnya ancaman cyber yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Langkah ini diharapkan memberikan alat yang lebih kuat bagi Polri untuk menangani kejahatan siber, seperti penyebaran malware, pencurian data, dan serangan terhadap infrastruktur kritis.

Baca Juga:   Dorong Perekonomian Masyarakat Asep Japar Gelar Bazar Murah di Hari Bakti PU

Namun, tanggapan masyarakat terhadap RUU Polri ini beragam. Banyak yang khawatir bahwa perubahan ini dapat membawa praktik otoriter, dengan potensi penyalahgunaan wewenang untuk melakukan sensor dan pembatasan akses internet.

Beberapa masyarakat dan organisasi hak asasi manusia menyampaikan kekhawatiran bahwa kebebasan berpendapat dan privasi individu akan terancam.

Baca Juga:   Bupati" Butuh Komitmen Bersama Untuk Wujudkan Masyarakat Kabupaten Sukabumi Sehat"

“Kami khawatir Polri akan terjebak dalam peran ganda yang mengarah pada otoritarianisme,” ujar seorang aktivis hak digital.

Namun, ada juga masyarakat yang mendukung RUU Polri dengan alasan bahwa pengawasan ketat diperlukan untuk menanggulangi kejahatan siber yang semakin canggih dan merugikan.

“Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi alat efektif untuk melindungi masyarakat dari ancaman cyber,” kata seorang pakar keamanan siber.

Artikel ini telah dibaca 23 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Penampilan Baru Geyser Cisolok Menuju Destinasi Wisata Yang Indah, Nyaman, Dan Mengesankan

23 Juni 2024 - 20:54 WIB

Penampilan Baru Geyser Cisolok Menuju Destinasi Wisata Yang Indah, Nyaman, Dan Mengesankan

Monitoring di Cikakak Pemkab Sukabumi Targetkan Angka Stunting Turun Menjadi 14%,

22 Juni 2024 - 13:02 WIB

Rapat Paripurna DPRD, Agenda Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi

21 Juni 2024 - 20:39 WIB

Rapat Paripurna Dprd, Agenda Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi

Wakil Bupati Sukabumi Mendukung Upaya Pencegahan Stunting Secara Serentak Sebagai Bagian Dari Visi Indonesia Emas 2045.

21 Juni 2024 - 15:28 WIB

Wakil Bupati (Wabup) Mendukung Upaya Pencegahan Stunting Secara Serentak Sebagai Bagian Dari Visi Indonesia Emas 2045.

Pisah Sambut Kajari, Bupati Marwan Menekankan Pentingnya Sinergitas Dalam Mewujudkan Visi Misi Kabupaten Sukabumi

21 Juni 2024 - 09:10 WIB

Pisah Sambut Kajari, Bupati Marwan Menekankan Pentingnya Sinergitas Dalam Mewujudkan Visi Misi Kabupaten Sukabumi

Tingkatkan Layanan Informasi Publik, DKIS Kota Cirebon Melakukan Kunjungan Ke Diskominfosan Kabupaten Sukabumi

21 Juni 2024 - 03:25 WIB

Tingkatkan Layanan Informasi Publik, DKIS Kota Cirebon Melakukan Kunjungan Ke Diskominfosan Kabupaten Sukabumi
Trending di Kabar Daerah
error: Content is protected !!