JENTERANEWS.com – Ribuan honorer tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Sukabumi melakukan demonstrasi menentang keputusan pemerintah menghapus tenaga honorer. Mereka menuntut untuk segera diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dengan memakai seragam hitam putih, aksi yang dinamakan ‘Seruan Aksi ASN Harga Mati 22 Juli 2022’ ini, para pengunjuk rasa yang berjalan kaki dengan dikawal mobil komando akan melakukan audensi di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, pada Jumat (22/7/2022) sekira pukul 09.00 WIB.
“Aksi kali ini diikuti oleh kurang lebih 2900 pegawai honorer yang berasal dari dinas kesehatan, puskesmas, labkesda, rumah sakit, baik sebagai nakes maupun pegawai non nakes,” ujar salah satu peserta aksi, IR.
Ketua FKHF, Saeful dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa keluarnya PP No 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta isu outsorcing pegawai pemerintah khususnya pekerja fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan), membuat ribuan pegawai honorer fasyankes Kabupaten Sukabumi cemas akan hal tersebut.
“Untuk itu FKHF meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, pertama mengangkat semua pegawai honorer di lingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD di Kabupaten Sukabumi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujar Saeful dalam keterangan tertulisnya.
Pemerintah Bakal Hapus Tenaga Honorer, Ribuan Nakes di Sukabumi Cemas.
Lalu yang kedua, lanjut Saeful, tidak dibukanya formasi PPPK untuk jalur umum sampai semua tenaga honorer yang sudah mengabdi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi diangkat menjadi ASN melalui jalur Afirmasi sampai dengan November 2023.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, dr Rika Mutiara mengatakan bahwa pihaknya tidak mengharapkan adanya aksi ini, semua pihak harus selalu komunikasi dan audiensi yang baik. Memberikan masukan-masukan secara profesional dan tepat sasaran.
“Akan tetapi saat ini yang terjadi adalah demo dengan tulisan-tulisan di spanduk, terus terang secara pribadi saya kecewa, namun kami akan mendengar suara dan membaca tulisan apapun yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa ini untuk menghasilkan keputusan yang terbaik bagi semua,” ujar dr Rika.
Saat ditanya pengaruh terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat terkait banyaknya pegawai yang ikut unjuk rasa, ia menjawab bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat masih normal dan tidak terganggu dengan adanya aksi ini..(*)
