Menu

Mode Gelap

Kabar Daerah · 13 Agu 2025 16:13 WIB

Angka Stunting Turun 6,5%, Wabup Sukabumi Paparkan Strategi Konvergensi di Hadapan Tim Provinsi


					STRATEGI PENURUNAN STUNTING: Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, menjelaskan strategi penanganan stunting yang berhasil menurunkan prevalensi sebesar 6,5% saat mengikuti Penilaian Kinerja TPPS Tahun 2025 secara virtual, Rabu (13/8/2025). Perbesar

STRATEGI PENURUNAN STUNTING: Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, menjelaskan strategi penanganan stunting yang berhasil menurunkan prevalensi sebesar 6,5% saat mengikuti Penilaian Kinerja TPPS Tahun 2025 secara virtual, Rabu (13/8/2025).

JENTERANEWS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi menunjukkan komitmen seriusnya dalam perang melawan stunting. Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, memaparkan strategi konvergensi sebagai pendekatan utama untuk mempercepat penurunan angka stunting di hadapan tim penilai dari Provinsi Jawa Barat.

Pemaparan tersebut menjadi agenda utama dalam acara Penilaian Kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, yang digelar secara virtual dari Pendopo Sukabumi pada Rabu (13/8/2025). Acara ini merupakan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas program yang telah berjalan.

Di hadapan tim penilai, Wabup dengan percaya diri menyampaikan tren positif prevalensi stunting di wilayahnya. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 yang dirilis pada Mei 2025, Kabupaten Sukabumi berhasil mencatatkan penurunan signifikan sebesar 6,5%.

“Untuk mempertahankan dan terus meningkatkan capaian ini, kami menjalankan delapan aksi konvergensi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir,” papar Wabup.

Wabup merinci, rangkaian aksi tersebut dimulai dari tahap analisis situasi untuk membedah akar masalah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan melalui forum musyawarah atau rembug stunting.

Aksi ini diperkuat dengan optimalisasi peran serta desa dan pembinaan intensif bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai sasaran utama. Seluruh proses tersebut didukung oleh sistem manajemen data yang akurat, pengukuran dan publikasi data secara transparan, hingga diakhiri dengan reviu atau audit kinerja tahunan untuk perbaikan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Wabup menekankan pentingnya akurasi pendataan agar program intervensi di masa mendatang dapat lebih tepat sasaran. Ia menegaskan keterbukaan pemerintah daerah untuk perbaikan berkelanjutan.

“Insya Allah, kami siap menerima saran dan masukan. Tujuan kami jelas, yakni menjadikan Kabupaten Sukabumi bebas stunting dan mencapai zero new stunting (nol kasus stunting baru),” ungkapnya optimis.

H. Andreas memastikan bahwa pemerintah daerah bersama seluruh jajaran TPPS akan terus menggenjot berbagai program intervensi untuk memastikan setiap anak di Kabupaten Sukabumi mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

“Mudah-mudahan ke depan angka stunting di Kabupaten Sukabumi secara signifikan terus menurun,” pungkasnya. (*)

Editor : Mia

Artikel ini telah dibaca 20 kali

Baca Lainnya

Susun Baseline RP3KP, Pemkab Sukabumi Targetkan Penataan Kawasan Kumuh Tuntas 2027

22 April 2026 - 18:30 WIB

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman (tengah), didampingi pejabat terkait dari Dinas Perkim saat memberikan pengarahan dalam rapat pembahasan Baseline Dokumen Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Kawasan Pemukiman (RP3KP) di Pendopo Sukabumi. Pertemuan ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak guna menghasilkan dokumen yang komprehensif bagi pembangunan daerah.

Akibat Hujan Deras Berdurasi Lama, Satu Rumah di Parakansalak Sukabumi Ambruk

6 April 2026 - 21:29 WIB

Bocah Empat Tahun di Kalibunder Sukabumi Meninggal Dunia Usai Terpeleset ke Parit Saat Hujan Deras

6 April 2026 - 21:21 WIB

Hujan Deras Picu Longsor di Tiga Titik Desa Pawenang Sukabumi, Akses Jalan dan Rumah Warga Terancam

6 April 2026 - 21:09 WIB

Ditinggal Pemilik ke Kebun, Rumah Panggung di Ciracap Sukabumi Ludes Dilalap Si Jago Merah

6 April 2026 - 18:17 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Soroti Regulasi Kawasan Kumuh: Dinilai Jadi Batu Sandungan Pemerataan Infrastruktur Desa

27 Maret 2026 - 20:17 WIB

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, memberikan keterangan kepada media mengenai kebijakan penetapan kawasan kumuh yang dinilai membatasi pemerataan pembangunan infrastruktur, Jumat (27/3/2026).
Trending di Kabar Daerah